Pengaruh Komunikaso Politik Terhadap Perubahan Hukum Di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A. Latar Belakang

Berbicara mengenai komunikasi yang terjadi di kalangan elit politik dan  hubungannya dengan perubahan hukum di Indonesia sangatlah erat. Bisa dikatakan sebagai dua sisi uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Apabila menengok ke  belakang sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, proses komunikasi elit politik terhadap dinamika hukum di Indonesia sudah terjadi sejak Republik ini berdiri, atau bahkan sudah terjadi sejak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia saat itu. Dimana para elit politik berupaya  mengadakan perundingan-perundingan dengan pemerintah kolonial Belanda.  Pada waktu itu Bangsa Indonesia dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Fenomena itu semakin menarik sejak terjadinya orde reformasi di Indonesia yakni pada tahun 1998 lalu. Pada waktu itu terjadi perubahan situasi politik yang signifikan dari masa pemerintahan otoriter ke masa pemerintahan demokratis. Mulai dekade itu, banyak perubahan tata hukum Indonesia yang mengarah pada penghargaan kepada suasana demokratis dan hak asasi manusia. Tidak menutup mata  itu semua tidak terlepas dari peran para elit politik dalam mewarnai suasana hukum di Indonesia.

Para elit politik yang  jumlahnya hanya beberapa gelintir orang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia  kurang lebih dua ratus lima puluh juta orang, yang secara spesifik para elit yang duduk di pemerintahan, mereka yang duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan beberapa pejabat yang memimpin lembaga-lembaga negara.  Pada dasarnya semua komponen bangsa termasuk para elit politik mempunyai kewajiban untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”. Hukum yang tercipta di Indonesia ini didasarkan atas banyak hal sehingga hukum tersebut muncul. Proses pembentukan ini tidak akan terjadi apabila tidak adanya komunikasi yang terjadi antara peran masing-masing elit politik yang ada. Dalam proses pembentukan hukum baru atau perubahan hukum lama menjadi baru sehingga muncul di tengah masyarakat, bisa banyak hal yang dapat mempengaruhi dinamika hukum tersebut. Akibat adanya komunikasi antar elit, sangat dimungkinkan peran ego masing-masing bisa mempengaruhi kemunculan hukum atau perubahan hukum di Indonesia saat ini. Bagaimana  pengaruh tersebut yang dapat diberikan para elit politik di Indonesia, akan dibahas pada bahasan selanjutnya.

  1. B. Perumusan Masalah
  2. Bagaimanakah perubahan itu dapat terjadi?
  3. Seberapa besar pengaruh kesepakatan para elit politik terhadap perubahan hukum di Indonesia?

  1. C. Tujuan

Menganalisis besarnya  pengaruh  komunikasi para elit politik dalam rangka menjalani kewajiban dan wewenamgnya dalam mengatur  suatu kondisi bangsa, terhadap dinamika hukum yang terjadi di Indonesia.

  1. D. Manfaat
  2. Memenuhi kebutuhan penulis Evaluasi atas kebijakan yang pernah di laksanakan para elit politik dalam melaksanakan wewenang dan kewajibannya
  3. khususnya dalam tugas akhir dan memberi wawasan untuk para pembaca  pada umumnya
  4. Sebagai referensi untuk kegiatan akademis lain  ketika melakukan  kajian ini

BAB II

PEMBAHASAN

  1. A. Komunikasi

Komunikasi pada umumnya diartikan sebagai hubungan atau kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan masalah hubungan atau diartikan  pula sebagai saling tukar menukar pendapat. Komunikasi dapat juga diartikan hubungan kontak antara dan antara manusia baik individu maupun kelompok.[1] Ada beberapa pendapat mengenai pengertian komunikasi, antara lain yang dikemukakan oleh:

  1. 1. Edward  Depari (Komunikasi Dalam Organisasi). Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan, pesan yang disampaikan melalui lambang  tertentu  yang mengandung arti  yang dilakukan oleh penyampaian pesan ditujukan kepada penerima pesan.[2]
  2. 2. James A.F. Stoner (Management)

Komunikasi adalah proses dimana seorang berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan.[3]

  1. 3. John R. schemerhorn (Managing Organizational Behavior)

Komunikasi itu dapat diartikan sebagai proses antar pribadi dalam mengirim dan menerima symbol-simbol yang berarti bagi kepentingan mereka. [4]

  1. 4. Charles H. Cooley

Dengan komunikasi dimaksud mekanisme yang mengadakan hubungan antara manusia dan mengembangkan semua lambing dari pikiran-pikiran bersama dengan arti yang menyertainya dan melalui keluasaan (space) serta menyediakan tepat  pada waktunya.[5]

  1. B. Politik

Pemahaman orang Yunani tentang “politik” boleh dikatakan amat demikian luas. Kata yang berasal dari bahasa mereka sendiri itu diartikan sebagai “negara-kota” (polis), dan Aristoteles (384-322 S.M) merupakan orang pertama  yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya  tentang manusia yang pada dasarnya adalah binatang politik”. Dengan itu ia ingin menjelaskan, hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Aristoteles  melihat hal ini sebagai kecenderungan alami dan tak dapat dihindarkan oleh manusia dan hanya sedikit orang yang cenderung mengasingkan dirinya dari pada bekerja sama dengan orang lain. Manakala manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, manakala mereka berusaha meraih kesejahteraan pribadinya melalui sumber yang tersedia, dan manakala mereka berupaya untuk mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, maka mereka akan melihat dirinya sibuk dengan kegiatan politik. Dalam pengertian yang luas ini, setiap orang adalah politisi. Meski begitu Aristoteles berkesimpulan, satu-satunya cara untuk memaksimalkan kemampuan seorang individu dan untuk mencapai bentuk kehidupan sosial yang tertinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain dalam suatu kerangka kelembagaan, suatu kerangka yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan untuk membentuk tujuan kolektif-negara. Karena itu semua orang adalah politisi, meski sebagian (pejabat negara) lebih banyak melakukan kegiatan politik bila dibandingkan dengan yang lainnya.[6]

Definisi tentang politik yang lebih formal dan terbatas dikemukakan oleh salah seorang filosof Perancis, yaitu Montesquieu (1689-1755), yang mengemukakan bahwa semua fungsi pemerintahan dapat dimasukkan dalam kategori legislative, eksekutif, dan yudikatif. Kategori ini mendapat tempat dalam Konstitusi Amerika Serikat termasuk asumsi Montesquieu, bahwa kebebasan akan lebih terjamin dengan adanya pembagian fungsi yang berbeda pada lembaga-lembaga pemerintahan yang terpisah (di Amerika Serikat: Konggres, eksekutif, dan Pengadilan). Berdasarkan perspektif ini, bisa dipahami bahwa para ahli ilmu politik akan memusatkan perhatian, semata-mata dan sampai sekarang ini, pada organisasi dan system kerja lembaga-lembaga yang membuat undang-undang, yang melaksanakannya, dan yang menampung pertentangan yang timbul dari kepentingan yang berbeda dan bermacam-macam penafsiran tentang undang-undang. [7]

  1. C. Komunikasi Politik

Sebagaimana diketahui, konsep komunikasi politik dalam ilmu  politik telah mengalami perkembangan dalam pengertiannya. Gabriel Almond pernah mengkategorikannya sebagai satu dari empat fungsi input sistem politik. Kemudian mereka yang memakai pendekatan komunikasi politik terhadap sistem politik telah menjadikan komunikasi politik sebagai penyebab bekerjanya semua fungsi dalam sistem politik. Ia diibaratkan sebagai sirkulasi darah dalam tubuh. Bukan darahnya, tapi apa yang terkandung di dalam darah itu yang menjadikan sistem politik itu hidup. Komunikasi politik, sebagai layaknya darah, mengalirnya pesan-pesan politik berupa tuntutan, protes dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke jantung (pusat) pemrosesan sistem politik; dan hasil pemrosesan itu, yang tersimpul dalam fungsi-fungsi out-put, dialirkan kembali oleh komunikasi politik yang selanjutnya menjadi feedback sistem politik. Begitulah, komunikasi politik menjadikan system politik itu hidup dan dinamis.

Dengan lain perkataan, komunikasi politik mempersambungkan semua bagian dari sistem politik dan juga masa kini dengan masa lampau. Sehingga dengan demikian aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijaksanaan. Bilamana komunikasi itu berjalan lancar, wajar dan sehat, maka sistem politik itu akan mencapai tingkat kualitas responsif yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta tuntutan perubahan zaman. Hal itu biasanya terjadi pada suatu sistem politik yang handal, yaitu sistem politik yang mampu mengembangkan kapasitas dan kapabilitasnya secara terus-menerus.

Bagaimana komunikasi politik mempersambungkan seluruh bagian dari system politik? Hal itu barangkali dapat dijelaskan  dengan contoh berikut. Orang tua, sekolah dan pemuka agama atau tokoh masyarakat malalui komunikasi politik menanamkan nilai-nilai ke dalam masyarakat. Para pemimpin orpol dan kelompok kepentingan mengkomunikasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat sebagai kehendak mereka serta rekomendasi kebijaksanaan untuk memenuhinya. Setelah menerima informasi dari berbagai pihak, mareka yang bertugas melaksanakan fungsi legislative membuat undang-undang yang dianggap perlu dan relevan, yang kemudian dikomunikasikan kepada yang berwenang (eksekutif dengan aparatnya) untuk melaksanakannya. Proses pelaksanaannya dikomunikasikan kepada masyarakat dan dinilai oleh masyarakat dan penilaian itu kemudian dikomunikasikan lagi. Demikianlah seterusnya. Dalam seluruh proses komunikasi politik ini media massa, baik cetak maupun  elektronik, memainkan peranan penting, disamping saluran-saluran lainnya seperti tatap muka, surat-menyurat, media tradisional, organisasi, keluarga dan pergaulan.

Sebagaimana dapat dilihat, pada tiap bagian dari system politik terjadi komunikasi politik,  mulai dari proses penanaman nilai (sosialisasi politik atau pendidikan politik) sampai kepada pengartikulasian dan penghimpunan aspirasi dan kepentingan, terus kepada proses pengambilan kebijaksanaan, pelaksanaannya dan penilaian  terhadap kebijaksanaan tersebut. Tiap-tiap bagian, atau tahap, itu dipersambungkan pula oleh komunikasi politik.[8]

  1. D. Perubahan Hukum

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 Ayat (3) berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep “rechtsstaat” dan  “the rule of law”,  juga berkaitan dengan konsep “nomocracy” yang berasal dari perkataan “nomos” dan “cratos”. Perkataan nomokrasi itu  dapat dibandingkan dengan “demos” dan “cratos” atau “kratien” dalam demokrasi. Nomos berarti norma, sedangkan kratos adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “rule of law” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “the Rule of Law, and not of Man”. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang.[9]

Berkaitan dengan masalah dinamika hukum atau perubahan hukum di Indonesia; kemudian muncul pertanyaan siapakah  yang berhak melakukan hal itu? Tentu saja dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara  yang berwenang untuk itu. Dalam konstitusi peran-peran itu telah diatur, yakni pemerintah yang berperan sebagai lembaga eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat yang berperan sebagai  lembaga legislatif, dan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif.

Kekuasaan Pemerintahan Negara diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara RI 1945

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(2)  Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang  sebagaimana mestinya.

Kekuasaan legislatif yang diperankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara RI 1945

(1)    Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

(2)   Setiap  rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan     Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama .

(3)  Jika rancangan  undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undangan itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat  masa itu.

(4)   Presiden  mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama      untuk menjadi undang-undang.

(5)    Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh semenjak rancangan undang-undang tersebut  disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 20A Ayat (1) berbunyi :

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Kekuasaan Kehakiman atau lembaga yudikatif dalam konstitusi diatur dalam   Pasal 24

(1) Kekuasaan  kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2)   Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(3)  Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Ketiga kekuasaan itulah setidak-tidaknya yang sangat berpengaruh dalam perubahan hukum di Indonesia.

  1. E. Penjelasan

Sebagaimana judul pada makalah ini, yaitu  “Pengaruh Komunikasi Politik Terhadap Perubahan Hukum di Indonesia, pada kesempatan ini akan membahas bagaimanakah perubahan itu terjadi. Kemudian sejauh mana pengaruh kesepakatan  para elit politik terhadap perubahan hukum di Indonesia.

Pertama, semua komponen bangsa telah sepakat untuk membangun dan  mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia, yaitu “…membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”.[10]

Kemudian fakta yang ada tidak sedikit dari masyarakat, para mahasiswa hukum yang heran  dan kecewa ketika melihat bahwa hukum ternyata tidak seperti yang dipahami dan dibayangkan ketika di bangku kuliah. Mereka heran ketika melihat bahwa hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan. Mereka lantas bertanya mengapa hal itu terjadi?

Ternyata hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerapkali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum, sehingga muncul juga pertanyaan berikutnya tentang subsistem mana antara hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih suprematif, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih spesifik pun dapat mengemuka seperti bagaimanakah pengaruh politik terhadap hukum, mengapa politik banyak mengintervensi hukum, jenis sistem politik yang bagaimana yang dapat melahirkan produk hukum yang berkarakter seperti apa.

Upaya untuk memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan upaya yang sudah memasuki wilayah politik hukum. Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (legal policy) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperative atau keharusan-keharusan yang bersifat (das sollen), melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (das sein) bukan dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.[11]

Dalam pembahasan ini agar tidak melebar, penulis tetap akan fokus kepada permasalahan bagaimanakah perubahan hukum itu terjadi karena pengaruh komunikasi politik  oleh para elit politik.

Sebagai contoh yang jelas, disini dapat dikemukan perubahan signifikan di bidang hukum yang telah terjadi antara masa- masa orde baru ke orde reformasi. Selama 32 tahun pemerintah Orde Baru berkuasa di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Undang-Undang  Dasar 1945 (UUD 1945) telah berubah menjadi semacam kitab suci sakral yang tidak boleh disentuh perubahan, padahal sebagai karya manusia, UUD 1945 disusun oleh para pendiri bangsa dengan bentuk yang sangat sederhana dan singkat karena hanya terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan. Sifatnya yang sederhana menimbulkan banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk berlakunya Negara kekuasaan.[12]

UUD 1945 sendiri telah secara jelas menyatakan membuka diri untuk dilakukan perubahan. Hal ini ditegaskan melalui pasal 37 UUD 1945 yang menentukan persyaratan bahwa 2/3  dari anggota MPR harus hadir, dan 2/3 dari yang hadir itu harus menyetujui perubahan tersebut. Namun pasal yang seharusnya menjadi landasan berpijak untuk mewujudkan aspirasi rakyat dalam kenyataannya telah diubah dengan adanya Ketetapan MPR No.IV/MPR/1983 tentang Referandum.[13] Maka kemungkinan untuk mengadakan perubahan terhadap UUD 1945 menjadi semakin sulit dilakukan, kalau tidak mau dikatakan mustahil. Sejarah menunjukkan bahwa dalam setiap Pemilu selama era Orde Baru, Golkar selalu berhasil memenangkan pemilu dengan single majority dan pada setiap pemilihan presiden, Soeharto selalu terpilih kembali secara aklamasi. Namun selama era Orde Baru, terjadi pemasungan hak-hak politik warganegara, khususnya dalam hal berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan. Pemerintah tidak segan-segan menutup atau membredel media yang dinilai tidak kooperatif atau menyerang kebijakan pemerintah[14]. Hutang pemerintah dan swasta pada saat itu terlalu besar serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang merajalela.Itulah kondisi hukum saat itu dengan gaya pemerintahan yang otoriter-sentralistik.

Memasuki era reformasi, dengan lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie.

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1999 yang dilaksanakan secara demokratis berhasil menyusun keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang baru. MPR hasil Pemilu 1999 berupaya mengakomodir dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak reformasi yaitu dengan melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Namun muncul perdebatan yang cukup panjang mengenai caranya. Setidaknya timbul  pertanyaan ketika itu mengenai bagaimana bentuk perubahan tersebut harus dilakukan. Sebagian pihak menginginkan agar dibuat suatu konstitusi baru yang akan menggantikan UUD1945 secara keseluruhan. Argumentasi utama kelompok ini adalah karena UUD 1945 perlu dirombak secara total, sehingga perubahan haruslah dalam  bentuk penggantian UUD 1945 dengan konstitusi baru. Sebagian pihak lainnya memandang bahwa UUD 1945 masih perlu dipertahankan mengingat adanya pembukaan UUD 1945. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pengalaman sejarah di Konstituante maupun berdasarkan pertimbangan praktis, bahwa mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti juga mengubah konsensus politik tertinggi. Mengubah Pembukaan UUD 1945 di tengah keadaan politik yang tidak menentu justru akan memperburuk keadaan.[15]

Seiring dengan peristiwa diatas, mengutip sebuah tulisan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M. yakni apabila kita teliti maka semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan bagaimanapun kita mendefinisikan pembangunan itu dan apapun ukuran  yang kita pergunakan bagi masyarakat dalam pembangunan. Peranan hukum dalam pembangunan  adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Disini ingin dikemukakan masalah-masalah yang kita hadapi dalam memperkembangkan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (a tool of social engineering).[16]

Perbandingan Kebijakan Pemerintahan

No Aspek Oerde Baru Era Reformasi
1

2

3

4

5

Konstitusi

HAM

Pemerintahan

Partai

Kejahatan KKN

Melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen

Terjadi pemasungan hak-hak politik warga Negara

Pemerintahan otoriter

Hanya 3 partai

Korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela

Amandemen UUD 1945

Adanya penghargaan HAM dan kebebasan warga Negara untuk mengekspresikan pendapatnya baik secara lisan atau tulisan

Pemerintahan yang demokratis

Pemilu dengan multi partai

Pemberantasan KKN

Sumber: Makalah Masa Transisi Pemerintahan Orde Baru ke Era Reformasi, 2005. Rachmadi, SH, MH.

Sebagaimana dikatakan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M. diatas, bahwa  masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan. Akan tetapi saat ini yang terjadi, perubahan-perubahan dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan sektoral. Kepentingan kelompoknya. Kepentingan institusinya. Seperti terbitnya Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang baru. Undang-undang ini telah mengurangi kewenangan lembaga pemberantasan korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini cukup berprestasi. Undang-Undang tentang Rahasia Negara. Undang-Undang tentang Bank Indonesia, yang disinyalir undang-undang dimaksud menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Sehingga terkesan instrument hukum tersebut tidak responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan  masyarakat. Contoh lagi, pandangan yang ditumbuhkembangkan pada masa lalu bahwa negaralah yang akan mengatur segala urusan warganya tanpa perlu ada pertanggungjawaban dan keikutsertaan warga Negara. Akibatnya, banyak undang-undang yang tidak mampu secara tepat membidik persoalan yang ada di masyarakat. Padahal, untuk masyarakatlah para wakil rakyat itu bekerja dan untuk masyarakat pula suatu undang-undang dibuat. Dalam kenyataannya, alih-alih menyelesaikan masalah sosial yang ada di masyarakat, beberapa undang-undang tidak dapat diterapkan secara efektif atau justru membuat masalah sosial yang baru. Misalnya dapat dilihat pada Undang-Undang Lalu Lintas (UU No.14 tahun 1992) yang akhirnya tidak dapat diterapkan secara efektif, atau Undang-Undang tentang Keadaan Bahaya yang menimbulkan demonstrasi besar-besaran serta menimbulkan korban jiwa pada 1999 dan akhirnya disepakati untuk tidak diundangkan.[17]

Kerangka Pemikiran

Pemerintah                                                                              DPR

Pemerintah Sebagai Komunikator                                                                    DPR Sebagai Komunikator

Tiga aspek yang harus di perhatikan :

  • Filosofi                                    Pancasila
  • Sosiologi                                  Keadaan Masyarakat
  • Yuridis/ Hukum                       (undang-undang terkait)

Untuk Meujudkan Cita-cita Bangsa Indonesia

(Alinea ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia)

BAB III

PENUTUP

  1. A. Kesimpulan

Komunikasi politik adalah mempersambungkan semua bagian dari sistem politik (mengalirnya pesan-pesan politik berupa tuntutan, protes dan dukungan / aspirasi dan kepentingan)     dan juga masa kini dengan masa lampau. Hal mengenai Institusi yang berwenang melakukan pembentukan dan perubahan hukum di Indonesia adalah Pemerintah,  Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen). Sedangkan faktor untuk dapat melakukan perubahan adalah. oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan. Mengenai pengaruh komunikasi para elit politik terhadap perubahan hukum di Indonesia ternyata sangat signifikan, sepanjang konfigurasi kekuatan yang di belakang pembuatan dan penegakkan hukum itu cukup dominan.

  1. B. Saran

Para elit politik,  yang dipilih atau dipercaya oleh rakyat agar bekerja sebaik-baiknya sesuai perannya masing-masing.  Komunikasi yang dilakukan oleh para elit politik, semata-mata bertujuan untuk pembangunan, pengembangan, dan kemajuan Bangsa Indonesia.  Tanpa dibarengi peran ego masing-masing dari para elit dalam melakukan tugasnya.

Daftar Pustaka

Alfian.1993. Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly. 2004. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.

Kusumaatmaja, Mochtar. 1975. Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Bina Cipta: Bandung.

MD, Muhammad Mahfud. 1998. Politik Hukum di Indonesia. LP3ES: Jakarta.

Morrisan. 2005. Hukum Tata Negara RI Era Reformasi. Ramdina Prakasa: Jakarta.

Rachmadi. 2005. Masa Transisi Pemerintahan Orde Baru ke Era Reformasi. Makalah. Dalam : Seminar PemerintahanTransisional di Jakarta, 20 Agustus.

Setyowati Erni, dkk. 2003. Bagaimana Undang-undang Dibuat. PSHK: Jakarta.

UUD Negara Repulik Indonesia 1945

Widjaja, A.W. 1988. Ilmu Komunikasi. Bina Aksara: Jakarta.

Zulkifly, Hamid. 2002. Pengantar Ilmu Politik. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.


[1] A. W. Widjaja. Ilmu Komunikasi, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal. 14

[2] Ibid

[3] Ibid

[4] Ibid

[5] Ibid, hal. 15

[6] Hamid Zulkifly. Pengantar Ilmu Politik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hal. 2.

[7] Ibid. hal. 3.

[8][8] Alfian. Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993. Hal. 1.

[9] Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004. Hal. 121.

[10] Pembukaan UUD Negara Repulik Indonesia 1945

[11] Moh. Mahfud M. D. Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta. 1998. Hal. 1.

[12] Morrisan. Hukum Tata Negara RI Era Reformasi, Ramdina Prakasa, Jakarta. 2005. Hal. 24.

[13] Ibid

[14] Ibid. hal. 25.

[15] Ibid. hal. 31.

[16] Mochtar Kusumaatmaja. Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1975. Hal. 3.

[17] Erni Setyowati, dkk, Bagaimana Undang-undang Dibuat, PSHK, Jakarta. 2003. Hal. Xi.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment